Presiden selaku kepala negara menggunakan hak prerogatifnya dengan nengeluarkan dekrit presiden. Isi dekrit presiden yaitu

-menetapkan pembubaran konstintuante
-berlakunya lagi UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1945
- menetapkan pembentukan MPS dan DPAS

isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah:

•Pembubaran Konstituante

•Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

•Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.